Apakah PP TUNAS Berlaku untuk Website Tempat Kursus & Aktivitas Anak Anda

Pemberitaan berhenti di sisi konsumen

Pada 28 Maret 2026 akun pengguna di bawah usia enam belas tahun mulai dinonaktifkan pada layanan yang berprofil risiko tinggi. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 140 Tahun 2026 memuat Lampiran yang menyebut delapan layanan dalam kategori tersebut. Berita inilah yang tersebar di mana-mana, dan seluruhnya bercerita tentang platform yang skalanya sangat besar.

Aturan yang mendasarinya tidak ditulis seperti itu. PP 17/2025 ditetapkan dan diundangkan pada hari yang sama, 27 Maret 2025, serta tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 36. Pasal 50 menyatakan peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sehingga ketentuannya sudah berjalan lebih dari satu tahun.

Tidak satu pun ketentuan di dalamnya ditujukan kepada platform. Seluruhnya ditujukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik, dan definisi istilah itulah yang menarik lembaga kecil di Indonesia ke dalam cakupannya.

Satu koreksi perlu disampaikan terlebih dahulu, karena versi yang beredar luas keliru pada titik yang penting. Pasal 21 ayat (1) tidak melarang anak memiliki akun. Ketentuan tersebut menetapkan tiga posisi yang berbeda.

Anak di bawah 13 tahun dapat memiliki akun pada produk yang dirancang khusus untuk anak dengan profil risiko rendah, dengan persetujuan orang tua. Anak berusia 13 tahun hingga belum 16 tahun dapat memilikinya hanya pada produk berprofil risiko rendah, juga dengan persetujuan orang tua. Anak berusia 16 tahun hingga belum 18 tahun dapat memilikinya dengan persetujuan orang tua.

Ketiga posisi tersebut bertumpu pada persetujuan orang tua, dan tidak satu pun berbentuk larangan. Penonaktifan akun di bawah enam belas tahun berasal dari klasifikasi risiko tinggi pada layanan tertentu, bukan dari larangan usia yang bersifat menyeluruh.

Perbedaan inilah yang membuat aturan tersebut menjangkau usaha biasa. Peraturan ini bukan daftar platform terlarang, melainkan seperangkat kewajiban yang melekat pada siapa pun yang menjalankan layanan.

Apakah PP TUNAS berlaku untuk lembaga yang hanya memiliki satu website?

Bacalah definisinya, dan sulit untuk membayangkan bentuk usaha aktivitas anak yang berada di luar cakupannya.

Pasal 1 peraturan tersebut memuat definisi. Angka 4 mendefinisikan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik. Tidak ada batas omzet, jumlah karyawan, jumlah pengguna, maupun pengecualian bagi usaha dengan satu lokasi.

Angka 5 mendefinisikan Produk, Layanan, dan Fitur dengan luas yang sama, yaitu segala hal yang dikembangkan atau diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik yang terhubung dengan internet atau memiliki kemampuan untuk terhubung dengan internet.

Pertanyaan tentang cakupan kemudian berpindah ke Pasal 3 ayat (3). Ketentuan itu mendefinisikan Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat sebagai penyelenggara Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak, atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak.

Bagian kedua itulah yang perlu diperhatikan. Persoalannya bukan untuk siapa Anda merancangnya, melainkan siapa yang mungkin menjangkaunya.

Pasal 4 ayat (2) menguraikan bukti yang berlaku untuk bagian kedua tersebut, antara lain syarat atau kebijakan yang menunjukkan produk ditujukan untuk anak, bukti kuat bahwa komposisi pengguna rutinnya adalah anak, iklan yang ditujukan kepada anak, elemen desain yang dibuat menarik untuk digunakan anak, serta kemiripan substansial dengan produk yang sudah terbukti digunakan anak.

Ayat (3) menyerahkan indikator penilaiannya kepada Keputusan Menteri. Keputusan tersebut terbit sebagai Kepmen Komdigi 142/2026, ditetapkan 17 Maret 2026 dan berlaku pada tanggal yang sama.

Lampiran I keputusan itu memuat kalimat yang menyelesaikan perdebatan bagi sebagian besar lembaga. Pemenuhan terhadap salah satu indikator dinilai telah cukup untuk menetapkan bahwa produk, layanan, dan fitur termasuk dalam kategori yang mungkin digunakan atau diakses oleh anak. Satu indikator saja sudah cukup, bukan mayoritas maupun perimbangan di antara semuanya.

Tidak memiliki syarat dan ketentuan justru menjadi jebakan

Sebagian besar lembaga akan memenuhi indikator pertama, dan cara kertas kerja resminya sampai ke kesimpulan tersebut benar-benar berlawanan dengan dugaan umum.

Lampiran I Kepmen Komdigi 142/2026 mengubah setiap indikator menjadi tabel keputusan yang ringkas. Untuk indikator syarat dan kebijakan, pertanyaan pertama menanyakan apakah syarat yang dipublikasikan atau dokumen internal menunjukkan produk ditujukan untuk digunakan atau diakses anak. Jawaban Iya langsung mencatatkan Indikator terpenuhi.

Pertanyaan kedua justru yang menarik. Pertanyaan tersebut menanyakan apakah tersedia syarat, ketentuan, aturan, atau kebijakan terkait Produk, Layanan, dan Fitur. Jawaban Tidak, yang berarti Anda tidak memilikinya sama sekali, juga mencatatkan Indikator terpenuhi.

Ketiadaan kebijakan yang dipublikasikan tidak bersifat netral dalam skema ini dan tidak berfungsi sebagai pembelaan. Posisinya tercatat pada kolom yang sama persis dengan kebijakan yang justru menerima anak.

Tabel tersebut kemudian menanyakan pada angka 3 apakah seluruh syarat mengatur pengguna Anak, lalu pada angka 4 apakah seluruh syarat melarang pengguna Anak untuk menggunakan atau mengakses produk. Hanya jawaban Iya yang tidak memenuhi syarat pada langkah terakhir yang mencatatkan Indikator tidak terpenuhi. Selebihnya berjalan hingga pada terpenuhi.

Bandingkan hal tersebut dengan cara kerja lembaga yang sesungguhnya. Untuk lolos dari indikator itu, usaha yang seluruh tujuannya melayani anak harus menerbitkan syarat yang melarang anak menggunakan layanannya sendiri, dan melarangnya secara penuh, bukan sebagian. Bagi sekolah renang, bimbel, atau sanggar musik, hal tersebut bukan latihan kepatuhan melainkan sebuah kontradiksi.

Lembaga yang entah bagaimana berhasil melakukannya pun tetap menghadapi indikator iklan dan indikator desain secara terpisah, karena satu indikator saja sudah cukup.

Ada satu batas yang perlu disebutkan terbuka, bukan dihaluskan. Kedua dokumen tersebut tidak menyatakan secara tegas bagaimana website yang hanya berisi profil usaha tanpa login dan tanpa akun harus diperlakukan, berbeda dengan portal tempat anak masuk dengan akunnya.

Definisi pada Pasal 1 angka 5 secara harfiah cukup luas untuk mencakup website biasa, dan indikatornya ditulis tentang produk, bukan tentang akun. Kedua dokumen itu tidak menuntaskan persoalan ini, dan artikel ini tidak akan mengarang jawabannya.

Yang bisa dinyatakan dengan jelas, lembaga yang menjalankan portal murid, alur pemesanan kelas, aplikasi, atau permukaan digital apa pun tempat anak masuk dengan akunnya berada tepat di dalam definisi tersebut. Semakin jauh sebuah usaha dari gambaran itu, semakin besar ketergantungannya pada argumen yang belum pernah diuji siapa pun.

Apa itu penilaian mandiri dan apa saja isinya?

Penilaian mandiri berbentuk dokumen tertulis, sifatnya wajib, dan aturan waktunya mengejutkan banyak pengelola.

Pasal 5 ayat (6) peraturan tersebut menggunakan kata wajib. Penyelenggara harus menilai produknya sendiri terhadap aspek dalam ayat (3), dan jumlahnya ada tujuh, yaitu berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal, terpapar konten pornografi dan kekerasan serta konten berbahaya bagi keselamatan nyawa, eksploitasi anak sebagai konsumen, ancaman terhadap keamanan data pribadi anak, adiksi, gangguan kesehatan psikologis, dan gangguan fisiologis.

Ayat (4) membuat penilaiannya tidak memberi ruang kompromi. Nilai risiko tinggi pada satu aspek atau lebih menempatkan seluruh produk pada profil risiko tinggi, sedangkan profil rendah menuntut nilai rendah pada setiap aspek tanpa kecuali. Ayat (7) mewajibkan hasilnya dilaporkan kepada Menteri, dan ayat (9) menyerahkan penetapan profil risiko akhir kepada Menteri, bukan kepada penyelenggara.

Permen Komdigi 9/2026 melengkapi isi dokumen tersebut. Pasal 4 ayat (2) menetapkan tiga unsur minimal, yaitu pertimbangan kebutuhan anak berdasarkan rentang usia yang dinyatakan, pertimbangan risiko yang muncul dari pemenuhan kebutuhan tersebut, serta keterlibatan pihak internal dan eksternal organisasi.

Unsur ketiga mudah dilewati dan sulit disusun ulang setelahnya, karena menyangkut siapa saja yang hadir dalam pembahasannya. Ayat (3) mewajibkan hasil dan setiap perubahannya didokumentasikan.

Berikutnya tentang aturan waktu. Pasal 5 ayat (2) pada Permen yang sama mewajibkan dokumentasi tersebut disahkan penyelenggara sebelum produknya dapat diakses anak, bukan sesudahnya dan bukan ketika diminta. Ayat (3) mewajibkan pembaruan setiap kali kebutuhan atau risiko yang mendasarinya berubah, dan ayat (4) mengharuskan dokumen tersebut disimpan selama produk masih dapat dijangkau anak.

Pernyataan batasan usia berdiri berdampingan dengan dokumen itu. Pasal 20 ayat (2) peraturan tersebut menempatkan batas terendah pada usia 3 tahun dan menetapkan lima rentang, yaitu 3 hingga 5 tahun, 6 hingga 9 tahun, 10 hingga 12 tahun, 13 hingga 15 tahun, dan 16 hingga belum 18 tahun.

Permen Komdigi 9/2026 Pasal 2 mengulang rentang yang sama dan menambahkan pada ayat (6) bahwa penyelenggara tidak menargetkan produknya bagi anak di bawah usia 3 tahun. Pasal 3 ayat (1) mewajibkan batasan usia itu disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami serta dalam bentuk yang benar-benar dapat dijangkau anak dan orang tua. Ayat (5) mewajibkan penyelenggara menyimpan dokumentasi pernyataan tersebut beserta setiap perubahannya.

Dua kewajiban lain melekat ketika produknya melakukan lebih dari sekadar menyajikan informasi. Pasal 10 ayat (2) mewajibkan teknologi kontrol orang tua di mana pun produk memungkinkan anak berkontak dengan orang yang tidak dikenal, dan ayat (3) menjadikan kontrol tersebut jalan bagi orang tua untuk memberikan atau menahan persetujuan.

Pasal 22 ayat (3) peraturan tersebut mengatur verifikasi usianya sendiri, yaitu memproses data hanya untuk keperluan verifikasi, menghapusnya setelah tujuannya terpenuhi kecuali penyimpanan diwajibkan peraturan, serta menyediakan jalan bagi pengguna untuk mengajukan keberatan atas keputusan usia yang keliru. Formulir pendaftaran yang diam-diam menyimpan salinan kartu keluarga untuk membuktikan usia anak justru melakukan kebalikan dari yang diminta pasal tersebut.

Laporan jatuh tempo pada 6 Juni 2026. Apa yang terjadi pada lembaga yang melewatkannya?

Tenggat waktunya berada di peraturan pelaksanaan, bukan di peraturan induknya, dan hal itulah salah satu sebab banyak pengelola melewatkannya.

Permen Komdigi 9/2026 ditetapkan dan diundangkan pada 6 Maret 2026, tercatat dalam Berita Negara Tahun 2026 Nomor 163, dengan tebal 29 halaman. Pasal 62 mewajibkan laporan penilaian mandiri sampai kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 3 bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Tiga bulan dari 6 Maret 2026 jatuh pada 6 Juni 2026, dan tanggal tersebut sudah terlewat.

Ada ketegangan yang tidak dituntaskan kedua sumber tersebut, dan hal itu layak dinyatakan terbuka. Pasal 49 peraturan induknya, yaitu ketentuan peralihan, memberi penyelenggara waktu paling lama 2 tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan untuk menyesuaikan diri, yang dari 27 Maret 2025 berujung pada 27 Maret 2027.

Frasa paling lama menyatakan batas maksimal, bukan pemberian jatah waktu, sehingga tenggat yang lebih pendek dari Menteri secara harfiah tidak bertentangan dengannya. Namun penyelenggara yang membaca Pasal 49 dengan itikad baik tahun lalu dan mencatat 2027 kini melewatkan tanggal pelaporan dalam Permen yang belum terbit saat mereka membacanya. Apa yang terjadi selanjutnya bagi penyelenggara tersebut tidak dijawab kedua dokumen itu, dan menebaknya akan lebih buruk daripada mengakuinya.

Ketentuan tentang laporannya sendiri justru sangat menuntut. Pasal 21 ayat (2) Permen tersebut menjadikan penyelenggara bertanggung jawab secara hukum atas laporan yang benar, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan, sedangkan ayat (3) mewajibkan seorang pejabat di dalam organisasi ditunjuk sebagai narahubung.

Pasal 22 mengatur bahwa keterangan yang tidak benar atau menyesatkan dalam laporan dapat menjadi pertimbangan Menteri dalam menilai kepatuhan, dalam menjatuhkan sanksi administratif, dan dalam memutuskan pelaporan penyelenggara kepada aparat penegak hukum.

Pasal 24 ayat (3) menutup jalan keluar yang lain. Penyelenggara yang tidak memenuhi permintaan klarifikasi Direktur Jenderal dalam jangka waktu yang ditetapkan dinyatakan tidak memenuhi kewajiban penilaian mandiri sama sekali, dan ayat (4) mengirimkannya kembali untuk mengulang dari awal.

Ada satu bagian lagi yang terus bergerak. Kepmen Komdigi 219/2026, ditetapkan 7 Mei 2026 dan berlaku pada tanggal yang sama, mengubah Lampiran II Kepmen Komdigi 142/2026, menulis ulang parameter berkode GF01 pada aspek gangguan fisiologis anak serta merapikan kertas kerja penilaian mandiri.

Perubahan tersebut jatuh di dalam periode pelaporan yang diaturnya, sehingga penilaian yang dikerjakan pada pekan-pekan setelah Permen terbit dinilai memakai panduan yang sudah diganti sebelum tanggal pelaporan. Diktum KEDUA keputusan itu juga memberikan mandat tetap kepada Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital untuk melakukan perubahan lanjutan atas nama Menteri, yang berarti revisi berikutnya tidak harus hadir sebagai keputusan menteri. Siapa pun yang memperlakukan hal ini sebagai dokumen sekali tulis telah salah membaca bentuknya.

Sanksi menjangkau hampir seluruh kewajiban dalam daftar ini

Pasal 38 ayat (1) peraturan tersebut mencamtumkan ketentuan yang berujung pada sanksi administratif, dan daftarnya menjangkau hampir seluruh hal yang diuraikan di atas. Daftar itu mencakup Pasal 2 tentang kewajiban pelindungan umum, Pasal 5 ayat (6) tentang penilaian mandiri, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) tentang batasan usia yang dinyatakan, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) tentang aturan usia akun dan teknologi pengawasan orang tua, serta Pasal 22 tentang mekanisme verifikasi.

Ayat (2) menetapkan empat sanksi, yaitu teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan pemutusan akses. Tidak ada nominal denda yang muncul di mana pun dalam peraturan tersebut, dan artikel ini tidak akan menyediakannya. Asal angka itu menjadi pertanyaan bagi materi pelaksanaan kementerian, bukan bagi kedua dari dokumen ini.

Bagi usaha kecil, sanksi keempat bukan yang paling perlu dikhawatirkan. Ayat (4) memberi Menteri kewenangan untuk mengumumkan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang disebut namanya kepada masyarakat melalui situs resmi kementerian.

Bagi usaha yang pelanggannya adalah orang tua, sanksi pelindungan anak yang terpampang publik merupakan persoalan dengan tingkat keparahan berbeda dibanding denda. Kewenangan itu diizinkan pasal tersebut, dan hal ini bukan ramalan bahwa kewenangan tersebut akan dipakai terhadap lembaga kecil. Namun justru itulah alasan persoalan ini layak mendapat perhatian satu pagi kerja, bukan sekadar diabaikan.

Perlu pula dinyatakan terus terang soal peran software di sini. Dokumen ini bukan sesuatu yang dihasilkan Happy Kamper untuk sebuah lembaga.

Penilaian mandiri merupakan dokumen milik lembaga sendiri tentang layanannya masing-masing, harus disahkan penyelenggara berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permen tersebut, dan Pasal 21 ayat (3) mewajibkan seseorang di dalam organisasi itu mencantumkan namanya sebagai narahubung. Tidak ada penyedia software yang bisa memegang pena tersebut.

Apa yang bisa dikerjakan lembaga dalam satu minggu kerja?

Pekerjaan kepatuhan ini terbagi menjadi hal yang perlu dituliskan dan hal yang perlu dikonfigurasi. Yang tertulis dikerjakan lebih dahulu, karena peraturannya meminta dokumen.

Mulailah dengan menuliskan pernyataan batasan usia. Pilih rentang dari lima pilihan dalam Pasal 20 ayat (2) yang sesuai dengan sasaran layanan Anda yang sebenarnya, publikasikan di tempat yang akan ditemukan orang tua dengan bahasa yang mudah dipahami sebagaimana diminta Pasal 3 ayat (1) Permen tersebut, lalu simpan catatan tentang apa yang Anda publikasikan dan kapan.

Berikutnya, terbitkan syarat dan ketentuan. Langkah inilah yang berlawanan dengan dugaan umum sekaligus paling jelas manfaatnya, karena menurut tabel Kepmen Komdigi 142/2026 ketiadaan kebijakan justru menjadi temuan tersendiri. Syarat yang menjelaskan secara jujur bagaimana anak menggunakan layanan Anda merupakan bukti yang lebih baik daripada diam, dan diam tidak memberi keuntungan apa pun.

Setelah itu, susun penilaian mandiri terhadap tujuh aspek dalam Pasal 5 ayat (3), masukkan tiga unsur yang diminta Pasal 4 ayat (2) Permen tersebut, libatkan pihak dari luar usaha Anda dalam pembahasannya supaya unsur ketiga benar-benar terpenuhi, lalu sahkan, beri tanggal, dan arsipkan. Tunjuk narahubung Anda sekalian.

Pada sisi konfigurasi, periksa apakah ada bagian layanan yang mempertemukan anak dengan orang yang tidak dikenalnya, karena hal tersebut memicu kewajiban kontrol orang tua dalam Pasal 10 ayat (2). Periksa pula data apa yang Anda kumpulkan untuk memverifikasi usia anak dan apa yang terjadi pada data itu sesudahnya, dengan rujukan Pasal 22 ayat (3). Pastikan tersedia jalur yang benar-benar berfungsi bagi orang tua untuk melaporkan penyalahgunaan, sebagaimana diminta Pasal 2 ayat (4) berdampingan dengan informasi usia dan mekanisme verifikasi.

Lembaga yang sudah berhati-hati memikirkan apa yang dipublikasikannya tentang anak sebenarnya telah mengerjakan sebagian dari ini tanpa menyadarinya. Sisi persetujuan dan data pribadi dari persoalan yang sama dibahas terpisah dalam panduan persetujuan foto dan data pribadi, sedangkan pertanyaan praktis tentang permukaan digital mana yang disodorkan lembaga kepada keluarga dibahas pada halaman komunikasi orang tua.

Bagi lembaga di rentang usia dini, konteks operasionalnya berada pada pendidikan anak usia dini. Ujung pasar yang berbasis coding dan layar menjadi titik ketika klasifikasi tingkat platform dalam Kepmen Komdigi 140/2026 mulai menyentuh apa yang terjadi di kelas, sebagaimana diuraikan dalam apa yang dipelajari anak di kelas coding Roblox.

Hal yang layak dibawa dari tulisan ini tidak banyak. Aturan tersebut menjangkau usaha mana pun yang menjalankan layanan yang terhubung internet, bukan hanya platform besar, karena Pasal 1 angka 4 tidak menetapkan batas ukuran. Pemenuhan satu indikator dalam Kepmen Komdigi 142/2026 sudah cukup untuk masuk cakupan, dan tidak memiliki syarat yang dipublikasikan merupakan salah satu cara untuk memenuhinya.

Penilaian mandiri bersifat wajib berdasarkan Pasal 5 ayat (6), harus disahkan sebelum anak dapat menjangkau layanan, dan memiliki tanggal pelaporan 6 Juni 2026 yang sudah terlewat. Aturan usia dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan aturan persetujuan, bukan larangan. Panduan yang mendasari seluruhnya pun sudah bergerak sekali pada 7 Mei 2026, dengan mandat tetap agar dapat bergerak lagi.