Cara Cek Apakah Daycare di Indonesia Benar-Benar Berizin

Kasus Yogyakarta yang Membuat Ini Jadi Perhatian Banyak Orang Tua

Pada April 2026, polisi menyegel sebuah daycare di Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, setelah seorang mantan karyawan melaporkan apa yang dia lihat di dalam. Penyidik mencatat ada 103 anak yang pernah dititipkan di sana, dan mengidentifikasi 53 anak yang terindikasi mengalami kekerasan fisik atau penelantaran.

13 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh. Yang paling cepat menyebar di kalangan orang tua justru bukan sisi pidananya, melainkan sisi administratifnya, karena dinas perlindungan anak kota, komisi perlindungan anak kota, dan kepolisian sama-sama menyebut tempat itu tidak memiliki izin operasional resmi.

Hal tersebut mengubah pertanyaan yang orang tua ajukan. Pertanyaannya tidak lagi sebatas apakah sebuah tempat terasa hangat saat dikunjungi, tetapi apakah ada pihak di luar tempat itu yang pernah menyatakan tempat itu layak.

Apa yang Sebenarnya Dimiliki Daycare Berizin di Indonesia?

Daycare bukan kategori tersendiri dalam hukum pendidikan Indonesia. Posisinya ada di dalam pendidikan anak usia dini nonformal, dan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 menyebut di Pasal 10 ayat (1) huruf a bahwa bentuk PAUD nonformal adalah kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.

Setiap bentuk punya kode klasifikasi usaha sendiri, dan kode itu juga memuat batasan usia yang menentukan bentuk mana yang seharusnya dipegang sebuah tempat. Taman penitipan anak masuk KBLI 85134, yang dijelaskan sebagai layanan sejak lahir sampai 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun, sedangkan kelompok bermain masuk 85133 yang dijelaskan berlangsung 1 sampai 2 tahun, dan bentuk PAUD lainnya masuk 85139.

Dokumennya sendiri ada dua. Ada SK Pendirian yang menetapkan berdirinya satuan, dan SK Operasional yang mengizinkannya beroperasi, dengan pengajuan melalui sistem Online Single Submission serta melibatkan Dinas Pendidikan dan dinas perizinan satu pintu.

Tempat yang belum pernah mengantongi dokumen kedua bukan sekadar telat urus administrasi. Tempat itu menjalankan layanan untuk anak orang lain tanpa pernah dinilai oleh pihak berwenang mana pun.

Daftar Resminya Jauh Lebih Kecil daripada Pasar Daycare yang Kamu Lihat

Dibaca pada 3 Agustus 2026, portal referensi Kemendikdasmen mencatat 243.044 satuan PAUD di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 2.656 yang terdaftar dalam bentuk TPA, yaitu bentuk yang paling sering orang maksud ketika menyebut daycare.

Gambaran per provinsinya bahkan lebih mencolok. D.K.I. Jakarta tercatat punya 57 TPA dari total 5.357 satuan PAUD, Banten 30 dari 8.750, Jawa Barat 164 dari 40.336, dan D.I. Yogyakarta 226 dari 5.062.

Angka itu tidak berarti sisanya ilegal. Artinya, label yang kamu pakai saat mencari dan label yang dipakai negara saat mendata sering kali berbeda, sehingga saran yang menyuruh kamu menyaring TPA saja akan melewatkan banyak tempat sah yang terdaftar sebagai kelompok bermain atau satuan PAUD sejenis. Konsekuensi praktisnya sederhana, yaitu kamu mencari berdasarkan nama tempatnya, bukan berdasarkan kategori yang kamu duga.

Di Mana Kamu Bisa Mengeceknya?

Daftar publiknya bernama Data Referensi Pendidikan, dikelola Pusdatin di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan alamatnya referensi.data.kemendikdasmen.go.id. Alamat ini perlu kamu ketik dengan teliti, karena pemberitaan yang banyak dibagikan pada April 2026 menuliskannya sebagai referensi.data.kemdikdasmen.go.id, yang sama sekali tidak bisa diakses.

Dari bagian PAUD, kamu bisa menelusuri dari provinsi ke kabupaten atau kota lalu ke kecamatan, atau langsung mencari. Kolom pencariannya menerima nama satuan maupun NPSN, yaitu nomor pokok sekolah nasional yang panjangnya 8 digit.

Daftarnya punya filter yang berguna begitu kamu paham istilahnya. Kamu bisa menyaring berdasarkan jalur, yaitu formal atau nonformal, berdasarkan bentuk yang mencakup TK, KB, TPA, SPS, dan RA, serta berdasarkan status negeri atau swasta.

Ada satu jalur yang berada di luar portal ini. Madrasah dan lembaga berbasis keagamaan lain dibina Kementerian Agama, jadi pengecekannya melalui Kemenag, bukan di sini.

Isi Halaman Profil Satuan Pendidikan

Saat kamu membuka satu satuan, ada dua blok yang layak dibaca teliti. Identitas Satuan Pendidikan memuat nama, NPSN, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, status, bentuk pendidikan, dan jenjang pendidikan.

Blok Dokumen dan Perijinan adalah bagian yang menjawab pertanyaan soal izin. Isinya kementerian pembina, naungan atau badan induknya, NPYP, nomor dan tanggal SK Pendirian, Nomor SK Operasional beserta tanggalnya, waktu unggah dokumen, dan hasil akreditasi.

Bagian paling berguna justru gampang terlewat saat kamu menggulir layar. Ada kolom File SK Operasional dengan tautan Lihat SK Operasional, artinya dokumen izinnya sendiri bisa dibuka dan dibaca, jadi kamu tidak perlu menerima foto sertifikat di dinding sebagai bukti.

Akreditasi muncul di blok yang sama dan merupakan penilaian yang berbeda dari perizinan. Izin menyatakan sebuah satuan boleh beroperasi, sedangkan akreditasi menyatakan seorang asesor sudah menilainya.

Bagaimana kalau Daycare-nya Tidak Ada di Daftar?

Tidak ketemu adalah alasan untuk bertanya lebih jauh, bukan kesimpulan akhir. Sebuah tempat bisa saja terdaftar dengan ejaan yang sedikit berbeda, dengan nama yayasan alih-alih nama dagangnya, atau dengan bentuk yang tidak terpikir olehmu untuk dicek.

Ada juga kategori yang memang tidak akan pernah muncul di sini. Usaha yang murni bergerak sebagai jasa penitipan anak, tanpa SK satuan pendidikan, bisa saja hanya memegang Nomor Induk Berusaha dan tidak lebih dari itu, dan celah itulah yang tersingkap dalam kasus Yogyakarta.

Jadi mintalah NIB dan SK Operasional langsung ke pengelolanya, lalu perhatikan apakah jawabannya datang berupa dokumen atau berupa kalimat menenangkan. Kalau yang datang kalimat menenangkan, Dinas Pendidikan dan dinas perizinan satu pintu sama-sama bisa memastikan apa yang benar-benar pernah diterbitkan.

Perlu kamu sadari juga bahwa tidak ada satu sumber pun yang lengkap. Di Kabupaten Sleman, dinas pendidikan mencatat 563 satuan PAUD nonformal dan 514 satuan formal, dan pemantauan pada akhir April 2026 masih menemukan titik penitipan anak yang beroperasi tanpa izin resmi.

Apa yang Tidak Bisa Dijamin oleh Izin Operasional?

Izin itu batas bawah, bukan jaminan, dan kasus Yogyakarta justru menunjukkan sisi sebaliknya dengan sangat jelas. Kemantren Umbulharjo, tempat daycare itu berdiri, punya 17 TPA terdaftar dari total 43 di Kota Yogyakarta, jadi pilihan yang berizin sebenarnya ada di kecamatan yang sama.

Yang tersimpan di daftar itu dokumen, dan dokumen menggambarkan satu momen penilaian, bukan satu sore hari Selasa. Jumlah pengasuh, perbandingan pengasuh dengan anak, kebiasaan pengawasan, dan cara sebuah tempat bersikap ketika ada anak terluka semuanya berada di luar jangkauan sebuah nomor SK.

Checklist lama juga bisa menyesatkan kamu di sini. Banyak sekali saran yang beredar masih mengutip Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 sebagai standar PAUD yang berlaku, padahal peraturan itu sudah dicabut seluruhnya pada 2025 melalui Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2025 di Pasal 21 huruf k.

Adil juga kalau kami sama terus terangnya soal apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan sebuah direktori. Happy Kamper menampilkan provider lengkap dengan profil, ulasan, dan booking, dan kamu bisa menjelajahi aktivitas di Jakarta atau membaca soal pendidikan usia dini dan daycare, tetapi tampil di Happy Kamper bukanlah pengecekan izin dan kami tidak memverifikasi SK Operasional. Yang benar-benar membantu justru sesudahnya, ketika anak kamu sudah masuk dan kamu ingin komunikasi dengan orang tua yang meninggalkan jejak tertulis, bukan sekadar lisan.

Apa yang Perlu Kamu Tanyakan Sebelum Mendaftar?

Bawalah hasil pengecekan daftar itu bersamamu, bukan sebagai pengganti kunjungan. Cek dulu tempatnya di portal, lalu pakai kunjungan untuk menguji apakah yang kamu lihat online cocok dengan yang diceritakan di lokasi.

Coba tanyakan tempat itu terdaftar dalam bentuk apa, lalu bandingkan jawabannya dengan portal. Tempat yang sadar dirinya kelompok bermain dan bukan TPA biasanya memang sudah melewati prosesnya.

Pastikan kamu meminta SK Operasional untuk dilihat, lalu cocokkan nomornya dengan yang tertera di halaman profil. Tanyakan juga siapa yang menaungi satuan itu, karena kolom naungan memberi tahu kamu yayasan mana yang berdiri di belakangnya.

Setelah itu, ajukan pertanyaan yang tidak dijawab daftar mana pun. Siapa yang menemani anak saya menjelang sore, apa yang terjadi kalau ada anak terluka, dan bolehkah saya datang tanpa memberi tahu dulu adalah pertanyaan yang jawabannya akan kamu ingat jauh lebih lama daripada sebuah nomor SK.

Poin Penting

Mengecek izin di Indonesia adalah pekerjaan singkat dengan alamat yang jelas. Cari nama tempatnya atau NPSN-nya di referensi.data.kemendikdasmen.go.id, buka blok Dokumen dan Perijinan, lalu baca Nomor SK Operasional serta file SK Operasional-nya, bukan sertifikat yang terpajang di dinding.

Jangan anggap tidak adanya nama di daftar sebagai bukti pelanggaran, dan jangan anggap adanya nama di daftar sebagai bukti pengasuhan yang baik. Hanya 2.656 dari 243.044 satuan PAUD terdaftar yang berbentuk TPA, sehingga banyak daycare sungguhan justru muncul sebagai kelompok bermain atau satuan PAUD sejenis.

Kasus Yogyakarta pada April 2026 adalah alasan kenapa pengecekan semenit ini sepadan. Izin memang tidak akan menjamin pengasuhan yang baik di sana, tetapi ketiadaannya sebenarnya bisa diketahui lebih dulu oleh siapa pun yang mau mengecek.