Standar Proses 2026: Apa Saja Kewajiban Nyata yang Harus Dipenuhi Lembaga PAUD Anda?

Apa yang menggantikan standar proses pada 5 Januari 2026?

Aturan yang mengatur cara pendidik Anda merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran diganti seluruhnya, bukan diubah sebagian. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 2026 oleh Menteri Abdul Mu'ti. Regulasi tersebut diundangkan pada 5 Januari 2026.

Regulasi tersebut tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1. Pasal 21 menyatakan aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sehingga tidak ada masa transisi dan ketentuannya sudah berlaku sejak 5 Januari 2026.

Pasal 20 memuat klausul pencabutannya, dan pasal tersebut menyebut dua regulasi, bukan satu seperti yang banyak diberitakan. Yang dicabut adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022, Berita Negara Tahun 2022 Nomor 161.

Peraturan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 itulah yang masih digambarkan sebagai aturan yang berlaku oleh sebagian besar materi pelatihan PAUD dan checklist konsultan. Penggantinya hanya terdiri atas 21 pasal dalam 9 halaman salinan, dan tidak memiliki lampiran.

Regulasi ini menyebut PAUD, lalu berhenti menyebutnya

PAUD memang ada di judulnya, tetapi setelah itu keberadaannya nyaris menghilang. Frasa pendidikan anak usia dini muncul 6 kali dalam keseluruhan dokumen, dan seluruhnya berada di judul, konsideran (Menimbang), dasar hukum (Mengingat), definisi 'Murid' pada Pasal 1, atau kutipan Pasal 20 atas regulasi yang dicabut.

Tidak satu pun dari 6 kemunculan frasa tersebut berada di dalam ketentuan yang benar-benar mengatur. Pencarian teks lengkap (full-text search) pada salinannya menghasilkan 0 hasil untuk kata 'bermain', 0 untuk kata 'perlindungan', dan 0 untuk kata 'hak anak'.

Hal ini penting karena ringkasan yang beredar keliru menggambarkan standar baru tersebut dengan menempatkan perlindungan anak dan hak tumbuh kembang melalui bermain sebagai inti PAUD. Kata-kata itu tidak ada di dalam teksnya, sehingga lembaga yang menyusun rencana kepatuhan berdasarkan hal tersebut sedang menyusun rencana berdasarkan dokumen yang tidak pernah ada.

Permendikbudristek 16/2022 juga tidak terlalu banyak memberikan rincian mengenai PAUD, tetapi setidaknya jelas menyebut siapa yang dituju. Pasal 2 ayat (3) regulasi itu memuat lima kategori peserta didik yang diawali pendidikan anak usia dini, sedangkan 1/2026 tidak memuat penyebutan serupa di bagian mana pun.

Apakah aturan ini mencakup Kelompok Bermain atau Taman Penitipan Anak?

Ya, dan cakupannya justru lebih luas daripada regulasi yang digantikan. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Murid sebagai peserta didik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, sedangkan Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Satuan Pendidikan pada tiga jalur yang sama.

Aturan lama berhenti pada dua jalur saja. Pasal 1 angka 4 Permendikbudristek 16/2022 menjangkau jalur formal dan nonformal, tanpa menyebut jalur informal sama sekali.

Alhasil, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis seluruhnya berada di dalam regulasi ini, berdampingan dengan TK dan RA. Arah tersebut berlawanan dengan perubahan terakhir yang kami bahas.

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mendefinisikan Sekolah sebagai satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, sehingga lembaga nonformal berada di luarnya, seperti yang kami uraikan dalam tulisan tentang pengganti Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Dua instrumen dari kementerian yang sama menarik batas di tempat berlawanan, sehingga jalur yang tercantum pada izin operasional Anda menentukan aturan mana yang menjangkau lembaga tersebut.

Apa saja komponen wajib dokumen perencanaan pembelajaran?

Pasal 4 ayat (3) menyatakan perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembelajaran, dan Pasal 5 menetapkan batas minimalnya. Dokumen tersebut paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, serta penilaian atau asesmen pembelajaran.

Hanya itu daftar isi yang diwajibkan. Tidak ada format yang ditentukan, tidak ada template resmi yang disebut, dan tidak ada ketentuan panjang minimal di sepanjang 21 pasal tersebut.

Ada dua persyaratan yang diam-diam dihilangkan. Pasal 3 ayat (3) Permendikbudristek 16/2022 mewajibkan dokumen yang fleksibel, jelas, dan sederhana, dengan masing-masing kata itu dijelaskan pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sedangkan 1/2026 tidak memuat kualifikasi semacam itu.

Panduan yang masih menyebut bahwa aturan yang berlaku mewajibkan dokumen yang fleksibel, jelas, dan sederhana sesungguhnya sedang mengutip teks yang dicabut pada 5 Januari 2026. Hilangnya kualifikasi kedua bersifat lebih kecil, tetapi dampaknya langsung mengenai jenjang pendidikan anak usia dini, karena Pasal 4 huruf b regulasi lama meminta langkah atau kegiatan pembelajaran, padahal Pasal 5 aturan baru hanya meminta langkah pembelajaran dan menghapus kata kegiatan yang justru dipakai dalam perencanaan PAUD.

Tujuan pembelajaran kini mengacu pada standar nasional

Titik acuannya berpindah dari kurikulum lembaga Anda ke standar nasional. Pasal 6 ayat (2) menyatakan tujuan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi, dengan mempertimbangkan karakteristik Murid serta sumber daya Satuan Pendidikan.

Regulasi yang dicabut bekerja dengan cara sebaliknya. Pasal 5 ayat (1) Permendikbudristek 16/2022 mengaitkan capaian pembelajaran dengan kurikulum Satuan Pendidikan, dan Pasal 5 ayat (3) mewajibkan kurikulum tersebut disusun dengan melibatkan peserta didik beserta orang tua atau walinya.

Kewajiban penyusunan bersama itu hilang dari 1/2026. Orang tua muncul kembali pada Pasal 12 ayat (3), di dalam kemitraan pembelajaran, sebagai hubungan kolaboratif dan bukan sekadar sebagai pembubuhan tanda tangan pada dokumen kurikulum.

Standar isi yang dirujuk Pasal 6 adalah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025, dan PAUD justru mendapat penanganan tersendiri di sana. Pasal 6 huruf a regulasi tersebut menempatkan ruang lingkup materi PAUD pada Lampiran I. Pasal 2 ayat (3) menyusun ruang lingkup itu berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yang merupakan penanganan khusus PAUD yang tidak lagi ditawarkan oleh standar proses.

Bagaimana regulasi ini menggambarkan pelaksanaan pembelajaran?

Pasal 3 ayat (1) menetapkan kerangkanya, dan ini sangat eksplisit untuk sebuah standar teknis. Pembelajaran dilaksanakan dengan saling memuliakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu, berlandaskan 3 prinsip pembelajaran yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Pasal 9 ayat (1) kemudian menggambarkan suasananya. Suasana belajar harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Murid untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik maupun psikologis anak.

Pasal 9 ayat (2) menambahkan suasana tersebut diciptakan melalui lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Pasal 9 ayat (3) meringkas tugas pendidik dalam pelaksanaan menjadi 3 fungsi, yaitu keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi.

Pasal 10 ayat (1) mewajibkan setiap pelaksanaan menghasilkan 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, sedangkan Pasal 11 mengaitkannya kembali dengan prinsip pada Pasal 3. Pasal 12 ayat (1) menambahkan kerangka pembelajaran dengan 4 bagian, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi.

Tidak satu pun bagian tersebut memiliki varian khusus PAUD. Pasal 13 memberikan tugas pelaksanaan tambahan kepada pendidikan menengah kejuruan melalui praktik kerja lapangan dan kepada pendidikan khusus jenjang menengah melalui program magang, dan tidak kepada pihak lain.

Pemicu aturan jam pelajaran berubah

Satu ketentuan berpindah dengan cara yang berdampak pada lembaga nonformal. Pasal 14 ayat (1) menyatakan dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal, beban belajar diatur dalam bentuk satuan jam pelajaran.

Versi yang dicabut justru ditulis sebagai daftar jenjang. Pasal 18 ayat (1) Permendikbudristek 16/2022 menerapkan pengaturan jam pelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus secara tersurat.

Pemicunya kini adalah jalur, bukan jenjang. TK atau RA berada pada jalur formal dan tetap terikat aturan tersebut, sedangkan Kelompok Bermain atau Taman Penitipan Anak berada pada jalur nonformal dan tidak lagi disebut secara eksplisit oleh pasal tersebut, meski Pasal 1 tetap menempatkannya di dalam cakupan regulasi.

Pasal 14 ayat (2) mempertahankan satuan kredit kompetensi untuk pendidikan kesetaraan, dan teksnya tidak menyebut satuan apa pun untuk PAUD nonformal. Periksalah jalur yang tercatat pada izin operasional lembaga Anda sebelum menentukan mana di antara kedua aturan tersebut yang berlaku bagi Anda.

Apa yang sebenarnya dituntut oleh penilaian sekali per semester?

Penilaian proses pembelajaran menilai perencanaan dan pelaksanaan, bukan menilai anak. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) membebankannya kepada pendidik yang bersangkutan, dan ayat (3) mewajibkannya paling sedikit 1 kali dalam 1 semester setelah pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 15 ayat (4) menjadikan refleksi diri sebagai mekanismenya. Ayat (5) memperbolehkan refleksi tersebut mengacu pada analisis asesmen hasil belajar Murid yang dilakukan pendidik, atau pada asesmen berskala nasional.

Pasal 16 menambahkan tiga penilai lain dengan menggunakan kata 'dapat', sehingga ketiganya bersifat pilihan dan bukan kewajiban. Mereka adalah sesama Pendidik pada Pasal 17, kepala Satuan Pendidikan pada Pasal 18, dan Murid pada Pasal 19.

Penilai terakhir tidak cocok diterapkan di PAUD. Pasal 19 ayat (3) menetapkan penilaian oleh Murid paling sedikit 1 kali dalam 1 semester pada setiap mata pelajaran, padahal Pasal 23 ayat (3) Permendikbudristek 16/2022 memuat frekuensi yang sama tanpa kualifikasi mata pelajaran.

PAUD tidak menyelenggarakan mata pelajaran, sehingga ketentuan itu tidak memiliki sasaran, dan karena Pasal 16 bersifat pilihan tidak ada yang dilanggar bila ketentuan tersebut tidak dijalankan. Dua penilaian yang layak dijalankan adalah Pasal 17, saat sesama pendidik mendiskusikan rencana dan mengamati satu sesi, serta Pasal 18, saat kepala Satuan Pendidikan bekerja melalui supervisi akademik dan umpan balik.

Ketika tiba waktu refleksi yang dilakukan sekali setiap semester, Happy Kamper menyimpan catatan bertanggal yang bisa menjadi pegangan pendidik, melalui catatan observasi dan milestone, riwayat aktivitas dan foto, serta komunikasi dengan orang tua yang membuat kemitraan pembelajaran pada Pasal 12 ayat (3) terdokumentasi dan bukan sekadar diingat. Platform ini tidak menyusun dokumen perencanaan pembelajaran, tidak memetakan apa pun ke standar kompetensi lulusan maupun standar isi, dan tidak melakukan ekspor dalam format resmi pemerintah.

Poin Penting

Standar proses yang berlaku bagi lembaga Anda adalah Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026, yang berlaku sejak 5 Januari 2026, yang mencabut Permendikbudristek 16/2022 sekaligus Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008. Setiap daftar periksa (checklist) yang masih dibangun berdasarkan pada 16/2022 sedang menjelaskan aturan yang tidak lagi berlaku, dan rumusan dokumen fleksibel, jelas, dan sederhana adalah penandanya yang paling mudah dikenali.

Regulasi ini mencakup PAUD pada jalur formal, nonformal, dan informal berdasarkan Pasal 1, sehingga Kelompok Bermain atau Taman Penitipan Anak berada di dalamnya. Aturan tersebut tidak memuat ketentuan khusus PAUD yang benar-benar mengatur, tidak menyebut bermain, dan tidak memiliki lampiran, sehingga kewajiban praktisnya adalah kewajiban umum.

Kewajiban itu sendiri singkat. Isinya adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian berdasarkan Pasal 5, tujuan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi berdasarkan Pasal 6, pelaksanaan yang dibingkai prinsip Pasal 3 dan kerangka Pasal 12, serta satu refleksi diri setiap semester berdasarkan Pasal 15.

Dua ketentuan perlu ditinjau ulang sebelum tahun ajaran dimulai. Pasal 14 ayat (1) kini memicu aturan jam pelajaran melalui jalur formal dan bukan melalui daftar jenjang, sedangkan Pasal 19 ayat (3) mengaitkan penilaian oleh Murid dengan mata pelajaran yang tidak diselenggarakan PAUD. Pengelola yang sedang mendalami arti aturan ini di tengah beban kepatuhan lainnya dapat memulainya dari gambaran umum solusi pendidikan anak usia dini kami.