Kualifikasi Guru PAUD: Apa Saja Perubahan dalam Aturan Tahun 2025?

Apa yang berubah bagi ketenagaan PAUD pada 29 Oktober 2025?

Peraturan yang menjadi dasar keputusan ketenagaan staf Anda sudah diganti. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Tenaga Kependidikan ditetapkan di Jakarta pada 29 Oktober 2025 oleh Menteri Abdul Mu'ti, dan Pasal 21-nya mencantumkan dua belas peraturan menteri terdahulu yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Huruf k dari daftar tersebut adalah Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Itulah peraturan yang masih dikutip hampir setiap artikel Indonesia mengenai ketenagaan PAUD. Peraturan tersebut tidak diubah dan tidak pula digantikan sebagian. Peraturan itu dicabut seluruhnya, dan penggantinya diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

Pasal 2 ayat (1) membagi standar baru tersebut menjadi standar Pendidik dan standar Tenaga Kependidikan selain Pendidik. Yang pertama merupakan aturan perekrutan. Pasal tersebut menyebutkan apa yang harus dipegang seseorang sebelum ia dihitung sebagai pendidik di lembaga Anda, dan bunyinya lebih tegas dibanding aturan yang digantikannya.

Tiga jenjang yang digambarkan buku panduan Anda sudah dicabut

Berdasarkan peraturan lama, Pasal 24 ayat (2) membagi pendidik anak usia dini menjadi tiga jenjang. Guru PAUD, berdasarkan Pasal 25 ayat (1), membutuhkan D-IV atau S1 di bidang pendidikan anak usia dini, bidang kependidikan lain yang relevan, atau psikologi dari program studi terakreditasi, ditambah sertifikat Pendidikan Profesi Guru PAUD. Sementara itu, guru pendamping berdasarkan Pasal 26 ayat (1), boleh diisi oleh pemegang gelar S1 tersebut atau D-II PGTK.

Jenjang ketiga yang paling berpengaruh dalam praktiknya. Pasal 27 ayat (1) memperbolehkan guru pendamping muda memegang ijazah Sekolah Menengah Atas ditambah sertifikat pelatihan, pendidikan, atau kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang. Pasal itulah yang membuat KB atau TPA bisa secara sah menempatkan pengasuh terlatih lulusan sekolah menegah atas yang sudah mengikuti kursus di dalam ruang pengasuhan.

Ketiga pasal tersebut ikut hilang bersamaan dengan dicabutnya peraturan terdahulu. Nama jenjangnya, jalur D-II PGTK, dan jalur SMA tidak muncul di mana pun dalam standar baru yang menggantikannya. Kalau buku panduan staf atau iklan lowongan Anda masih memakai frasa guru pendamping muda, keduanya menggambarkan kategori yang secara hukum sudah tidak ada.

Siapa yang dihitung sebagai pendidik berdasarkan standar baru?

Pasal 3 ayat (2) menetapkan delapan kategori Pendidik, yaitu guru, konselor, tutor, instruktur, Pendidik pada jalur pendidikan nonformal, fasilitator, Pendidik PAUD, dan Pendidik dengan sebutan lain yang sesuai kekhususannya. Kategori mana yang berlaku bagi Anda bergantung pada pembedaan yang tidak ditekankan peraturan lama.

Pasal 4 ayat (1) menempatkan guru pada jalur formal, yang mencakup PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 4 ayat (7) menempatkan Pendidik PAUD pada satuan PAUD nonformal.

TK, sebagai PAUD formal, mengisi ruangannya dengan guru. Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, atau Satuan PAUD Sejenis mengisi ruangannya dengan Pendidik PAUD. Garis pembeda formal dan nonformal yang sama juga menentukan apakah aturan keamanan sekolah yang menggantikan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) berlaku bagi lembaga Anda.

Bagaimanapun juga, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan kualifikasinya dibuktikan dengan ijazah, atau ijazah bersama Sertifikat Kompetensi, sedangkan Pasal 5 ayat (3) menetapkan empat kompetensi bagi setiap Pendidik, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi itu dinilai. Kualifikasinya bersifat dokumen, dan orang bisa meminta melihatnya.

Kualifikasi apa yang kini dibutuhkan setiap peran?

Untuk guru, Pasal 6 ayat (1) mensyaratkan paling rendah sarjana atau diploma empat dari perguruan tinggi dan program studi yang keduanya terakreditasi, ditambah sertifikat pendidik. Keduanya sekaligus, bukan salah satunya.

Untuk tutor, Pendidik pada jalur pendidikan nonformal, fasilitator, dan Pendidik PAUD nonformal, Pasal 6 ayat (3) mensyaratkan paling rendah sarjana strata 1 atau diploma empat dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Aturannya berhenti di situ. Tidak ada sertifikat pendidik yang disebutkan untuk peran-peran tersebut.

Jika dibaca secara menyeluruh, batas minimum kualifikasinya naik di sisi nonformal sedangkan syarat tambahannya tetap ada di sisi formal. Pendidik KB atau TPA yang sebelumnya bisa memenuhi syarat dengan ijazah SMA kini membutuhkan gelar, tapi berbeda dari guru TK di sebelahnya, mereka tidak diwajibkan memegang sertifikat pendidik.

Perhatikan apa yang tidak diatur Pasal 6. Pasal tersebut tidak menetapkan batas usia, tidak menetapkan masa kerja minimum, dan tidak menyebutkan kursus pelatihan tertentu. Kualifikasinya adalah ijazahnya, beserta status akreditasi lembaga dan program studi yang menerbitkannya.

Berapa lama masa transisi bagi staf yang sudah ada untuk menyesuaikan kualiafikasi ini?

Pasal 20, yaitu Ketentuan Peralihan, menyebutkannya secara tegas. Tutor, fasilitator, atau Pendidik PAUD nonformal yang merupakan lulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan telah diangkat sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sebagai Pendidik, sebagaimana diatur dalam Standar Proses yang baru.

Tidak ada yang harus diberhentikan. Mereka wajib memenuhi kualifikasi Pasal 6 ayat (3) dalam waktu sepuluh tahun, dihitung sejak tanggal peraturannya diundangkan alih-alih sejak tanggal penandatanganannya. Peraturan tersebut ditetapkan pada 29 Oktober 2025 dan diundangkan pada 31 Oktober 2025, sehingga tenggatnya jatuh pada 31 Oktober 2035.

Sekarang bacalah apa yang tidak disebutkan pasal tersebut. Pasal itu melindungi orang yang sudah diangkat.

Kelonggaran masa transisi ini sama sekali tidak berlaku bagi staf yang baru Anda rekrut bulan depan. Bagi pegawai baru, teksnya tidak menawarkan perlindungan peralihan apa pun, sehingga persoalan kualifikasi berubah menjadi persoalan perekrutan sekarang alih-alih proyek sepuluh tahun.

Pengasuh yang sudah bertahun-tahun bersama Anda aman dan memiliki waktu yang panjang. Kandidat yang Anda wawancarai Senin nanti dinilai terhadap Pasal 6 sebagaimana berlaku hari ini.

Apakah RPL masih dapat memperpendek jalan menuju gelar sarjana?

Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah mekanisme yang dituju semua orang di sini, dan hal ini perlu dinyatakan dengan hati-hati, sebab peraturan baru dan sistem pendidikan tinggi adalah dua hal yang berbeda. Di dalam Permendikdasmen 21/2025, RPL muncul satu kali.

Pasal 7 memperbolehkan pemenuhan kualifikasi melalui rekognisi pembelajaran lampau bagi instruktur, dengan merujuk kembali ke Pasal 6 ayat (4), dan menyetarakannya dengan jenjang IV Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Instruktur bekerja pada tingkat menengah kejuruan. Pendidik PAUD nonformal tidak disebutkan di sana.

Secara terpisah, dan dengan dasar hukumnya sendiri, RPL menuju gelar memang ada bagi guru PAUD. Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 mendefinisikan RPL sebagai pengakuan atas capaian pembelajaran melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal serta melalui pengalaman kerja, sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal.

Panduan Direktorat Guru PAUD dan Dikmas untuk program S1 PG PAUD, yang terbit Maret 2024, menetapkan syarat masuknya berupa kualifikasi SMA dan pengalaman kerja minimal tiga tahun di satuan PAUD. Berdasarkan RPL Tipe A, pengakuan atas pembelajaran nonformal atau informal dan atas pengalaman kerja hanya boleh dilakukan program studi yang terakreditasi sekurang-kurangnya B atau Baik Sekali, dan hal itu mempersempit daftar perguruan tinggi yang benar-benar bisa melakukannya.

Diklat Berjenjang berada di bawahnya alih-alih di sebelahnya. Direktorat Guru PAUD dan PNF menjalankan tiga tingkat, yaitu tingkat dasar dengan 48 JP pendalaman materi, tingkat lanjut dengan 64 JP, dan tingkat mahir dengan 80 JP, masing-masing membawa 210 JP tugas mandiri, dengan peserta berusia tidak lebih dari 55 tahun dan memegang sekurang-kurangnya ijazah SMA.

Direktorat mencantumkan di antara manfaatnya bahwa sertifikatnya dapat diperhitungkan dalam RPL yang dijalankan Prodi PAUD. Itulah gambaran yang akurat. Sertifikat diklatnya adalah satu langkah menuju ijazah, bukan penggantinya, dan bukan pula sertifikat pendidik.

Standar kualifikasi bagi kepala lembaga bergerak ke arah sebaliknya

Meski batas minumnya naik bagi pendidik, batas itu justru hilang bagi tenaga pendidik lainnya. Pasal 2 ayat (3) mendefinisikan standar Tenaga Kependidikan selain Pendidik sebagai kriteria minimal kompetensi, dan murni hanya kompetensi.

Tidak ada padanan Pasal 6 di bagian peraturan tersebut, sehingga tidak ada kualifikasi akademik yang ditetapkan untuk peran yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2), yang mencakup kepala Satuan Pendidikan, pendamping Satuan Pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Pasal 12 menambahkan bahwa jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga untuk beroperasi.

Bandingkan dengan apa yang dicabut. Permendikbud 137/2014 Pasal 29 mewajibkan kepala KB, TPA, atau SPS memegang kualifikasi akademik guru pendamping, berusia tidak lebih dari 55 tahun saat diangkat, memiliki pengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai guru pendamping, serta memegang sertifikat seleksi sekaligus sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD. Pasal 30 ayat (1) mewajibkan tenaga administrasi memegang sekurang-kurangnya ijazah SMA.

Tidak satu pun dari batas tersebut bertahan. Hal itu bukan izin untuk mengangkat siapa saja, sebab kriteria kompetensinya tetap mengikat dan lembaga bisa menetapkan aturan internal yang lebih ketat. Artinya, uji administratif yang dipakai pengelola selama satu dekade saat mengangkat kepala satuan bukan lagi uji yang diterapkan peraturannya.

Catatan ketenagaan setelah perubahan aturan

Kementerian sendiri mendokumentasikan skala masalahnya. Panduan RPL Direktorat mengutip data Dapodik tahun 2023 yang menunjukkan 235.977 guru berlatar pendidikan S1 dan 224.212 guru tanpa latar tersebut, dan Kata Pengantarnya menyatakan 46 persen guru PAUD di Indonesia belum memegang kualifikasi S1. Kewajiban dasarnya lebih tua dari semua peraturan tersebut, sebab Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 8, mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta kesehatan jasmani dan rohani.

Ada jalur resmi dari pemerintah. Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 bagi Guru dikelola melalui aplikasi SIPKA Guru di gtk.kemendikdasmen.go.id/sipka, dengan pendanaan paling banyak Rp3 juta per mahasiswa per semester, dan 58 perguruan tinggi sudah menyatakan kesediaannya untuk ikut serta. Pendaftarannya berjalan dalam gelombang penerimaan, jadi langkah praktisnya adalah memeriksa apakah gelombang saat ini sedang dibuka alih-alih mengasumsikannya selalu buka.

Bersikaplah jelas mengenai apa yang tidak dilakukan software di sini. Happy Kamper tidak menyimpan maupun memverifikasi kualifikasi staf, tidak melacak kapan sebuah sertifikat atau tenggat berakhir, dan tidak melaporkan apa pun ke Dinas Pendidikan Anda.

Tidak ada sistem yang bisa memberi tahu Anda apakah sebuah program studi terakreditasi pada hari sebuah ijazah diterbitkan. Hal tersebut adalah dokumen yang Anda minta dari kandidatnya dan Anda simpan sendiri.

Yang memang disimpan sebuah sistem adalah bagian operasional dari pertanyaannya, yaitu siapa yang bekerja, kapan, dan bersama kelompok anak yang mana. Jadwal staf mencatat orang dewasa mana yang dijadwalkan di mana, catatan absensi mencatat anak mana yang hadir terhadap jadwal tersebut, dan catatan pendaftaran menyimpan kelompok tempat setiap anak berada. Ketika kunjungan dinas atau penilaian akreditasi menanyakan siapa yang berada di sebuah ruangan pada pagi tertentu, catatan itulah yang dibaca, dan hal tersebut terpisah dari berkas sertifikat di lemari Anda.

Untuk melihat bagaimana tata kelola SDM cocok dengan penyelenggaraan lembaga secara lebih luas, lihat gambaran pendidikan anak usia dini dan daycare kami. Panduan kami mengenai mengurus izin operasional PAUD membahas langkah-langkah penting sebelum masuk ke urusan kualifikasi staf. Terakhir, seluruh rekam jejak kualifikasi tim yang Anda susun hari ini nantinya akan diuji secara mendalam saat proses akreditasi PAUD adalah tempat catatan ketenagaan tersebut dibacakan kembali kepada Anda.

Poin Penting

Permendikbud 137/2014 sudah tidak berlaku. Permendikdasmen 21/2025, yang ditetapkan 29 Oktober 2025, mencabutnya seluruh aturan pada Pasal 21 huruf k, bersama sebelas peraturan menteri lainnya. Saran yang masih menggambarkan skema tiga jenjang guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda sedang menggambarkan hukum yang sudah dicabut.

Jalur kelulusan SMA untuk mengajar di kelas PAUD telah ditutup. Pasal 6 ayat (3) menetapkan batas minimum S-1 atau D-IV dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi bagi Pendidik PAUD nonformal, tanpa mewajibkan sertifikat pendidik. Pasal 6 ayat (1) menetapkan batas bawah gelar yang sama bagi guru pada jalur formal dan menambahkan sertifikat pendidik di atasnya.

Pasal 20 melindungi staf yang sudah diangkat dan memberi mereka waktu hingga 31 Oktober 2035 untuk memenuhi kualifikasinya. Pasal itu tidak menawarkan apa pun kepada pegawai baru, sehingga hal ini menjadi keputusan perekrutan sekarang alih-alih masalah untuk sepuluh tahun mendatang.

RPL menuju S1 PG PAUD memang nyata tapi berada di luar peraturan ini, yaitu di bawah Permendikbudristek 41/2021, dan menuntut pengalaman tiga tahun di satuan PAUD ditambah program studi yang terakreditasi sekurang-kurangnya B. Sertifikat Diklat Berjenjang mendukung proses tersebut tanpa menjadi kualifikasi tersendiri.

Sementara itu, syarat kepala satuan dan tenaga administrasi bergerak ke arah sebaliknya, yaitu menjadi kompetensi saja, padahal Pasal 29 dan Pasal 30 peraturan yang dicabut menetapkan gelar, batas usia, dan sertifikat tertentu.